TUGAS CHECKER PLAGIARISME ICT

ETIKA POLITIK & BIROKRASI DI INDONESIA

Diajukan untuk Memenuhi Tugas  ICT

Disusun Oleh:

Venny Apriyanti         1168010288

Kelas   : AP G/V

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintahan pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifats semu.

Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum strategi pembangunan ekonomi dan pembanguna politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam buruknya birokrasi saat ini.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari etika?

2.      Apa pengertian dari politik

3.      Apa pengertian dari birokrasi?

C.     Tujuan Masalah

1.      Untuk mengetahui pengertian dari etika

2.      Untuk mengetahui pengertian dari politik

3.      Untuk mengetahui pengertian dari birokrasi

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Etika

1.      Pengertian Etika

WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah: Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). (WJS. Poerwadarminta, 1986:278).

Dalam istilah latin Ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan moral.

Dalam bahasa “agama Islam” istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak karena Akhlak bukanlah sekedar menyangkut prilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syari’ah.

Karena itu akhlak islami cakupannya sangat luas yaitu menyangkut etos, etis, moral, dan estetika. Karenanya:

a.      Etos; yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al-ma’bud bi haq serta kelengkapan uluhiyah dan rububiyah, seperti terhadap Rasul-Rasul Allah, Kitab-Nya dan sebagainya.

b.   Etis; yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.

c.     Moral; yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.

d.   Estetika; rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.[1]

2.      Fungsi Etika

Menurut Darji Darmodiharjo, etika memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini? Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.

Jika pertanyaan itu diintisarikan, sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Bertitik tolak dari fungsi etika sebagaimana yang di ungkap oleh Magnis Suseno diatas, maka kalau etika berorientasi pada pesan moral, timbul sebuah pertanyaan bagaimana pula dengan peran agama sebagai sebuah institusi yang mengajarkan mengenai pesan-pesan moral pula? Sejalan dengan pertanyaan ini, Franz Magnis Suseno menyatakan ada empat alasan yang melatarbelakanginya:

1.   Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu.

2.        Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan.

3.    Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.

4.   Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.[2]

B.     Politik

1.      Pengertian Politik

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani-purba, yaitu polis. Polis adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani-purba. Pada waktu itu kota dianggap identik dengan negara. Dengan demikian polis, stadstaat atau the greek city state ialah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (citizens) dengan pemerintah. Biasanya terletak diatas sebuah bukit dan dikelilingi benteng-tembok untuk menjaga keamanan mereka terhadap serangan musuh yang datang dari luar.

Pengindentikan kota dengan negara pada waktu itu disebabkan polis hanya memiliki daerah yang kecil yaitu seluas kota dan penduduknya terbatas sekali. Kurang lebih berjumlah 300.000 orang. Sedangkan di zaman modern sekarang ini, negara tidak sebesar daerah kecil itu, akan tetapi telah merupakan negara berwilayah yang disebut vlakte-staat atau country-state. Negara tidak lagi identik dengan kota, disebabkan daerah negara jauh lebih luas daripada daerah kota, pun jumlah penduduknya lebih banyak.

Kemudian dari istilah polis ini diturunkan dan dihasilkan kata-kata seperti: politeia (segala hal-ikhwal yang menyangkut polis atau negara), polites (warga-kota atau warganegara), politikos (ahli negara), politieke techne (kemahiran politik), politieke episteme (ilmu politik), dan kemudian istilah polis itu diambil oleh orang Romawi yang menghasilkan perkataan ars politica (pengetahuan tentang negara atau kemahiran tentang masalah kenegaraan).

Sehubungan dengan hal tersebut, timbullah keanekawarnaan istilah bagi ilmu politik, sebab sering disebut dalam bahasa Inggris sebagai political science, the science of politics atau politics sedangkan R.M. Mac Iver dalam bukunya The Web of Goverment menyebutkan the science of the state.[3]

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life. Singkatnya politik adalah perebutan kekuasaan, tahta, dan harta.

Dibawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

1.      Menurut Rod Hague et al.: Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok  mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (politics is the activity through attempting to reconcile differences among their members).

2.      Menurut Andrew Heywood: Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Disamping itu ada definisi-definisi lain yang lebih bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep itu adalah:

1.      Negara (state)

2.      Kekuasaan (power)

3.      Pengambilan keputusan (decision making)

4.      Kebijakan (policy)

5.      Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)[4]

2.      Konsep politik dan Ilmu politik

Dalam arti luas, politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Pada tahap perkembangannya, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

     Politik berarti pula proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan kolektif (Axford dan browning 2002:2). Menurut Budiarjo (1992:8), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan, menyangkut seleksi diantara berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Bernard Crick mendefinisikan politik sebagai aktivitas dengan mana kepentingan-kepentingan yang berbeda diterima dalam unit aturan yang didamaikan dengna berbagai kekuasaan secara proporsional guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh komunitas (Elcock,1976:5). Definisi Crick tentang politik menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan  berbeda didamaikan melalui pembagian kekuasaan secara seimbang (proporsional).

     Seperti halnya konsep politik, ilmu politik membahas persoalan-persoalan tentang dan disekitar negara, seperti:

a.         Pengaturan konflik

b.        Pembagian kekuasaan

c.         Pembuatan kebijaksanaan umum

Itulah sebabnya, Charles F.Andrain (1992:22) dengan tegas menyimpulkan bahwa ilmu politik bermula dan berakhir dengan negara.[5]

3.      Etika Politik

Sebagai usaha ilmiah filsafat pun dibagi ke dalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoretis dan filsafat praktis. Yang pertama mempertanyakan apa yang ada, sedangkan yang kedua, bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Jadi filsafat teoretis mempertanyakan apa itu manusia, alam, apa hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapa kita ketahui tentang yang Transenden dan sebagainya.

Etika sendiri dibagi lagi kedalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu , terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati, terhadap yang Ilahi, dan etika sosial.

Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia.

Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Disini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban disekitar permulaan kehidupan, masalah pengguguran isi kandungan dan etika seksual, tetapi juga norma-norma moral yang berlaku moral yang berlaku dalam hubungan dengan satuan-satuan kemasyarakatan yang berlembaga seperti etika keluarga, etika pelbagai profesi, dan etika pendidikan. Dan disini juga termasuk etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.[6]

C.    Birokrasi

1.      Pengertian Birokrasi

Menurut Weber, birokrasi adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Walaupun kemudian banyak pakar yang mengkritik Weber , seperti Warren Bennis yang menyampaikan perlunya kebijaksanaan memperhatikan keberadaan manusia itu sendiri. Birokrasi tetap akan  diperlukan dikantor-kantor pemerintah, terutama di negara-negara berkembang yang harus dipacu dengan kedisiplinan.

Dalam bukunya Wirtschaft und Gesselschaft, Weber mengutarakan bahwa ada tiga pengesahan wibawa yaitu: legitimasi karismatis, legitimasi tradisional, dan legitimasi rasional. Sedangkan dalam bukunya Essay in Sociology, ia menulis bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri. Selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang birokrasi (bureaucracy) yaitu, bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, yaitu:

1.        Kerja yang ketat pada peraturan (rule).

2.        Tugas yang khusus (spesialisasi).

3.        Kaku dan sederhana (zakelijk).

4.        Penyelenggaran yang resmi (formal).

5.        Pengaturan dari atas kebawah (hierarki).

Inilah prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari birikratis yang pertama kali ditulis Max Weber. Jadi kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berada dibelakang meja karena diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Namun demikian, diharapkan pertanggungjawabannya jelas karena setiap jabatan diurus oleh orang (petugas) yang khusus. [7]

Birokrasi hanya dapat berlaku dalam organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, karena pada suatu organisasi yang kecil diperlukan hubungan informal, sedangkan birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam organisasi.

Para pakar birokrasi semula merumuskan pendapatnya karena melihat masih banyaknya organisasi yang bekerja secara sembrono. Misalnya tanpa pembagian tugas, tidak ada aturan hukum, terlalu pandang bulu terhadap keluarganya, tradisional, primordial, irasional, dan tidak logis dalam mengambil keputusan, kurang bertanggung jawab, tidak disiplin, serta tidak sistematis dalam perumusan kebijakan.

Tetapi kemudian pada organisasi yang mencoba menjalankan birokrasi yang dimodifikasi sesuai dengan budaya setempat, maka lahirlah bentuk paling ekstrem dari birokrasi tersebut, yaitu kekakuan yang sentralistis, tirani.

Para tenaga kerja diperlukan sebagai robot yang terikat pada aturan ruang dan waktu. Sementara itu, para pemikir ditingkat atas melulu hanya mengandalkan logika tanpa perasaan. Kendati seharusnya antara logika, etika, dan bahkan estetika saling berdialektika.

Karena itu diperlukan balance untuk menyeimbangkan birokrasi itu sendiri dengan kebijaksanaan. Namun birokrasi tersebut tetap diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

1.        Tugas yang satu dengan tugas yang lain harus dapat dikoordinasikan sesama rekan sekerja.

2.        Terkadang perlu kebijaksanaan diluar peraturan yang telah berjalan dan ditetapkan semula secara bersama.

3.        Adanya kiat (seni/cara)

4.        Bawahan tetap harus diberi wewenang untuk dapat memberikan saran yang produktif lengkap dengan analisis dan solusinya.[8]

2.      Lembaga politik dan birokrasi pemerintah

Organisasi pemerintahan dibawah presiden di negara-negara yang mengikuti sistem demokrasi ada dua macam, yakni departemen yang dipimpin oleh menteri dan non departemen (nondep) yang dipimpin bukan menteri. Di Indonesia ada departemen yang dipimpin menteri ada pula non departemen yang dipimpin seorang kepala atau ketua.

Bedanya kedua macam lembaga itu antara lain, organisasi departemen dipimpin oleh pejabat politik yang disebut secretary atau menteri. Adapun lembaga nondep dipimpin bukan pejabat politik, melainkan oleh pejabat yang profesional dibidangnya, atau pejabat birokrasi karier. Seharusnya lembaga nondep ini tidak boleh dipimpin atau dirangkap oleh menteri. Kedua-duanya mempunyai hubungan vertikal langsung kepada presiden.

Departemen pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. Sebab partai politik merupakan pengejawantahan dari demokrasi yang berintikan kekuasaan pada rakyat. Hanya pada departemen inilah partai politik mempunyai jalur untuk mewujudkan kebijakan politiknya dalam memimpin pemerintahan. Akan tetapi kesempatan itu hanya dibatasi pada pimpinan departemen bukan seluruh aparat departemen  tersebut seperti diuraikan dalam konsep teori diatas. Dalam birokrasi departemen seperti dikatakan dimuka tidak bisa hanya didominasi oleh birokrat profesional saja, tanpa memberikan tempat bagi pejabat politik (Carino, 1994).

Pejabat politik merupakan pejabat yang datang dan pergi sewaktu-waktu sehingga kontinuitas pemahaman dan pengalaman tentang keahlian tertentu itu kurang diperolehnya. Oleh karena itu, jabatan pimpinan nondep sebaiknya tidak dijabat atau dirangkap oleh jabatan politik seperti menteri.[9]

3.      Pelaksanaan Etika Birokrasi Pemerintahan Indonesia

Birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat.

Etika birokrasi terus dikembangkan dalam penyelenggaraan negara dengan dicantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada salah satu misi, yaitu: “mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat diseluruh wilayah negara Indonesia.”

Penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan dituangkan ke dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam PP nomor 42 tahun 2004 dan pedoman umum Penyelenggaraan Pelayan Publik dalam keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Secara khusus, dilingkungan Departemen Keuangan beberapa unit telah memiliki kode etik pegawai, antara lain; Direktorat Surat Utang Negara pada Dirjen, Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, Badan Pengawas Pasar Modal. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan etika birokrasi adalah sebagai berikut:

1.      Dasar hukum ditetapkannya etika Pegawai Negeri Sipil.

2.      Setiap jenis pekerjaan, pada dasarnya menuntut tanggung jawab.

3.      Demikian pula dengan jabatan, dalam organisasi apapun termasuk organisasi pemerintah, tidak bisa dilepaskan dari peran pejabat dalam organisasi tersebut.

4.      Penyusunan kode etik minimal didasari oleh empat aspek pertimbangan sebagai berikut: a). Profesionalisme, b). Akuntabilitas, c). Menjaga kerahasiaan, d). Independensi.[10]

BAB III

PENUTUPAN

Siimpulan

Etika adalah Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.

Birokrasi adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat.

Etika birokrasi terus dikembangkan dalam penyelenggaraan negara dengan dicantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada salah satu misi, yaitu: “mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat diseluruh wilayah negara Indonesia.”

Daftar Pustaka

Lubis, Suhrawardi, 2014, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

Supriadi, 2008, Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar

Grafika

Basah, Sjachran, 1997, Ilmu Negara, Citra Aditya Bakti

Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Handoyo, Eko, 2013, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Ombak

Magnis, Franz , 1994, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kencana, Inu, 2006, Ilmu administrasi publik, Jakarta: Rineka Cipta

Kencana, Inu, 2014, Sistem Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Thoha, Miftah, 2003, Birokrasi & politik di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Anggara, Sahya, 2003, Sistem Politik Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia

---

[1] Suhrawardi K.Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 1-3

[2] Supriadi, Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 10-12

[3] Sjachran Basah, Ilmu Negara, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 9-11

[4] Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 13-17

[5] Eko Handoyo, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal 68-73

[6] Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal 12-13

[7] Inu Kencana Syaifi’ie, Ilmu administrasi publik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 102-103

[8] Inu Kencana Syaifi’ie, Sistem Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal 111

[9] Miftah Thoha, Birokrasi & politik di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 156-159

[10] Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal 248-249

Makalah Pemanfaatan IT dalam Organisasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Makalah ini berisikan tentang pemanfaaatan teknologi informasi. Di dalamnya di bahas bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam organisasi, dalam bisnis dan dalam pemerintah. Dengan adanya teknologi informasi ini, sesuatu dapat berkembang dengan cepat dan mudah. Karena dengan teknologi semua dapat teraplikasikan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi. Saya menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan Makalah ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Bandung, 19 Oktober 2017

Penulis

1.      Pendahuluan       

1.1 Latar belakang

Kemajuan pesat dibidang teknologi, menuntut perubahan total dalam orientasi pimpinan organisasi terhadap peranan informasi dalam mengambil keputusan. Telah diketahui bersama bahwa sebagai obyek studi dan penelitian ilmiah. Dengan kata lain, di negara-negara yang sudah maju, informasi dengan segala aspek penanganannya telah mulai menuju kearah berkembangnya ilmu informasi, yang biasanya dikenal dengan nama “informatika”.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi?

2.      Apa saja pemanfaatan IT dalam Kehidupan Sehari-hari?

3.      Apa saja pemanfaatan IT dalam Kebutuhan Organisasi?

4.      Apa saja pemanfaatan IT dalam Kebutuhan Bisnis?

5.      Apa saja pemanfaatan IT dalam Kebutuhan Pemerintah?

1.3 Tujuan Masalah

1.      Agar pembaca mengetahui apa itu Teknologi Informasi.

2.      Agar pembaca mengetahui apa saja pemanfaatan IT dalam kehidupan sehari-hari.

3.      Agar pembaca mengetahui apa saja pemanfaatan IT dalam kebutuhan organisasi.

4.      Agar pembaca mengetahui apa saja pemanfaatan IT dalam kebutuhan bisnis.

5.      Agar pembaca mengetahui apa saja pemanfaatan IT dalam kebutuhan pemerintah.

2. Pembahasan 

2.1. Teknologi Informasi

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan;  keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut O’Brien (2006:28) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Menurut Aji (2005:6) informasi adalah data terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Informasi, di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; keseluruhan makna yg menunjang amanat yg terlihat di bagian-bagian amanat itu.

Banyak istilah yang berhubungan dengan teknologi informasi karena banyaknya perubahan dan tidak adanya kesepakatan istilah yang sering digunakan. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer, teknologi informasi (TI), teknologi komputer, manajemen informasi dan sistem informasi. Sistem teknologi informasi juga memberikan lima peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif (Jogiyanto:2003).

2.2. Pemanfaatan IT dalam kehidupan sehari-hari

1.      Memudahkan dalam informasi

Anda akan dimudahkan dalam hal informasi. Dengan adanya IT, semua informasi yang anda inginkan akan terasa lebih mudah dan cepat untuk anda ketahui. Sebagai contoh, anda ingin memperoleh tiket pesawat terbang untuk 3 hari kemudian. Anda bisa melihat dan memesan tiket secara online melalui internet. Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk datang langsung ke bandara atau tempat lainnya.

2.      Memudahkan komunikasi

Handphone merupakan salah satu media IT yang dapat anda manfaatkan untuk berkomunikasi. Berapapun jarak yang memisahkan anda dengan orang yang ingin anda hubungi, anda dapat dengan mudah melakukannya dengan handphone. Sebelum adanya teknologi ini, orang-orang jaman dahulu lebih memanfaatkan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Tentu ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar surat tersebut sampai ke tujuan. Belum lagi jika anda menunggu balasan dari orang yang anda surati, sungguh menguras waktu. Namun, saat ini anda dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan adanya IT.

3.      Membantu proses pendidikaan

Proses pendidikan akan berjalan dengan lancar jika dapat memanfaatkan IT dengan benar. Semua informasi mengenai materi pelajaran dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Para siswa maupun pengajar tinggal mencari semua hal yang berhubungan dengan pendidikan melalui internet.

4.      Membantu sarana kesehatan

Manfaat IT yang tidak kalah penting yaitu di bidang sarana kesehatan. Semua orang pasti ingin selalu sehat agar dapat melakukan aktifitas yang diinginkan. Akan tetapi, jika kesehatan anda sedang tidak baik, anda tentu membutuhkan perawatan yang sesuai agar penyakit anda bisa disembuhkan. Teknologi-teknologi canggih pun dibutuhkan agar proses memonitor kesehatan dapat berjalan dengan maksimal. inilah yang membuat IT sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan.

5.      Sebagai sarana untuk promosi

Setiap orang memiliki usahanya masing-masing dalam memperoleh suatu penghasilan. Jika anda memiliki suatu usaha di bidang perdagangan, anda dapat menggunakan manfaat IT sebagai sarana promosi anda kepada para pelanggan. Anda dapat membuat promosi yang menarik melalu internet sehingga orang-orang tertarik untuk membeli produk anda. Oleh karena itu, anda jangan kaget jika anda bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dengan promosi melalui internet.

6.      Mengurangi pengangguran

          Pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi majunya suatu Negara. Dengan adanya IT, anda juga dapat memanfaatkanya untuk bekerja. Anda bisa bekerja secara online melalui media-media IT yang telah tersedia seperti twitter, facebook, dan lainnya. Hal ini tentu akan mengurangi angka pengangguran.

2.3 Pemanfaatan IT dalam Organisasi

Pemanfaatan TI didalam Mengembangkan Organisasi atau Perusahaan                              

Abstrak

Teknologi Informasi sangat dibutuhkan di dalam operasional dari  organisasi maupun perusahaan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu fungsi dari organisasi terbagi menjadi 5 elemen fungsi yaitu:

1). Fungsi Operasional

2). Fungsi Monitoring and Control

3). Fungsi Planning and Decision

4). Fungsi Communication

5). Fungsi Interorganisational.

Seluruh peranan teknologi informasi dalam berbagai lapisan tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang baik, karena pada dasarnya tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi. Pengelolaan administrasi kerja berbasis teknologi informasi juga harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung optimalisasi pada pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi yang bertahap yang dimulai dengan perencanaan, pengembangan, ahli kelola, operasional sampai dengan tahap pemeliharaan.

Dengan adanya teknologi informasi, maka produktivitas suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat, serta dapat membuat model bisnis yang sulit ditiru oleh pesaing, karena pada dasarnya peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing organisasi atau perusahaan memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan juga berkaitan dengan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi, pengawasan kinerja organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi baik sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikandan mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi.

Selain itu implementasi atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian secara optimal juga harus diperhatikan, agar semua perangkat teknologi informasi bersifat multi fungsi sehingga dalam pengembangan selanjutnya diupayakan terjadi integrasi perangkat.

Pemanfaatan teknologi informasi akan melibatkan semua karyawan dalam organisasi yang dioperasikan secara rutin oleh staf administrasi dan bagian teknologi informasi. Karyawan dengan kualifikasi tertentu baik bagian teknologi informasi maupun bagian lain perlu dilibatkan selain untuk memberikan masukan juga untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan. Di sisi lain, diperlukan kesadaran personal lainnya tehadap manfaat sistem bagi dirinya dan kemudahan penggunaannya secara bertahap akan memberikan motivasi untuk menigkatkan kemampuan mereka.

Peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan dapat kita lihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry, ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah organisasi, yaitu:

1)      Fungsi Operasional, akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency dimana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastructure.

2)      Fungsi Monitoring and Control, mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait.

3)      Fungsi Planning and Decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan dan/atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas.

4)      Fungsi Communication, secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastructure dalam era organisasi moderen dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi.

5)      Fungsi Interorganisational, merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau partnerships berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi Supply Chain Management atau Enterprise Resource Planning membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan pengalihdayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Tipe dan fungsi peranan teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap rancangan atau desain struktur organisasi perusahaan; dan struktur organisasi departemen, divisi, atau unit terkait dengan system informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi.

Sebagai alat bantu dalam upaya memenangkan persaingan. Pembangunan Teknologi Informasi Perusahaan dilakukan secara bertahap sebelum sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun, hal tersebut disesuaikan dengan kekuatan sumber dayayang dimiliki. Dalam penerapannya rencana strategis TeknologiInformasi senantiasa diselaraskan dengan Rencana Perusahaan, agarsetiap penerapan Teknologi Informasi dapat memberikan nilai bagi Perusahaan. Mengacu kepada Arsitektur Teknologi Informasi Perusahaan pembangunan, penerapan Teknologi Informasi yang dilakukan dikategorikan sebagai berikut :

·                Aplikasi Teknologi Informasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi lain yang ada di dalam Perusahaan antara lain sistem operasi, basis data, network management dan lain-lain.

·                Aplikasi yang sifatnya mendasar (utility) yaitu aplikasi Teknologi Informasi yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilisasi sumber daya Perusahaan anatara lain sistem penggajian, sistem akuntansi & keuangan dan lain-lain.

·                Aplikasi Teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifikPerusahaan terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan produk/jasa yang ditawarkan Perusahaan antara lain Aplikasi Properti, Aplikasi Forwarding dan Aplikasi Pergudangan.

Departemen IT sering kali dipandang sebelah mata karena merupakan departemen yang hanya bisa menghabiskan uang tanpa bisa menghasilkan uang, hal inilah yang kadang menjadi problematika tersendiri bagi departemen IT di perusahaan. Terkadang banyak perusahaan memandang sebelah mata akan peran IT dalam menunjang proses di Perusahaan tersebut, memang belum banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar IT berperan atau ikut andil dalam memajukan perusahaan ?

Beberapa penerapan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang akan dibahas disini adalah khusus penerapan Teknologi Infromasi dan Komunikasi dalam Perusahaan.

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan perubahan bada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprice Resource Planning (ERP). ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan.

2.4. Pemanfaatan IT dalam Kebutuhan Bisnis

Berikut ini adalah beberapa kegunaan IT dalam bidang bisnis :

1.      Munculnya peluang bisnis baru yakni E-Business.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa inovasi yang sangat menguntungkan dan bisa dijadikan sebagai ranah bisnia yang sangat menguntungkan bagi semua orang. Salah satu bukti nyata bisnis baru yang merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi adalah Google. Google merupakan salah satu contoh dari E-Commerce atau E-Business. E-Business merangkap berbagai hal seperti teknologi jaringan, lowongan pekerjaan, layanan customer, dll. Google merupakan sebuah bukti nyata dimana search engine tersebut banyak digunakan oleh semua orang dan memudahkan semua orang dalam mencari sesuatu di internet. Hal yang paling penting adalah, Google meraup banyak keuntungan dari hal tersebut.

2.        Memperluas Pangsa Pasar.

Salah satu manfaat IT dalam bidang bisnis adalah memperluas pangsa pasar. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, para pelaku bisnis dapat memantau beberapa daerah yang berprofit tinggi dan bisa dijadikan lahan untuk meraup keuntungan demi keberlangsungan bisnis yang mereka lakukan. Contohnya, Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari banyak SDM yang mencapai angka ratusan juta. Hal ini menarik para pelaku bisnis besar untuk mengepakkan sayap dan memproduksikan bisnisnya ke Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu contoh dalam upaya para pelaku bisnis dalam memperluas usaha bisnisnya.

3.        Mengurangi biaya produksi dan operasional.

Kemajuan teknologi dapat membantu setiap perusahaan dalam mengurangi biaya produksi dan juga mengurangi operasional. Hal tersebut bisa terlihat dari setiap perusahaan yang menggunakan mesin dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut dapat membantu setiap perusahaan dalam mengurangi biaya produksinya sehingga mereka bisa mencapai prinsip ekonomi dimana mereka dapat mendapatkan keuntungan yang besar dengan hanya mengelurkan pengeluaran yang sedikit. Manfaat IT yang lainnya yaitu mengurangi operasional setiap perusahaan sehingga hal ini dapat menambah jumlah produksi setiap perusahaan dalam memproduksi barang produksinya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi setiap perusahaan terutama bagi mereka yang sudah menerapkan teknologi yang canggih dalam perusahaannya

4.        Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan.

Manfaat IT yang terakhir bagi dunia bisnis adalah mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja. Untuk proses komunikasi, setiap karyawan tidak perlu lagi repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama. Mereka bisa melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal ini membuat rapat menjadi lebih praktis dan menyenangkan tanpa perlu jauh-jauh datang ke tempat rapat. Selain itu, hal tersebut juga bisa digunakan untuk mengawasi kinerja para karyawan. Sang pemimpin perusahaan bisa tetap mengawasi kinerja karyawan dalam perusahaannya dengan memakai beberapa metode seperti metode komunikasi dengan mangaer dari perusahaan tersebut.

2.5. Pemanfaatan IT dalam kebutuhan Pemerintah

Berikut ini adalah beberapa pengguna-an IT untuk pemerintah:

1.      Menghasilkan produk atau servis IT

Di Indonesia banyak programmer yang kreatif akan tetapi sayangnya belum menemukan saluran yang pas. Masih banyak produk yang dapat dikembang-kan. Sebagai contoh, larangan ekspor produk teknologi kriptografi (seperti enkripsi), yang banyak digunakan dibidang security dan commerce, oleh AS menyebabkan banyak produk yang terpaksa dikembang-kan di luar negeri seperti di Israel.

2.      IT untuk Pelayanan

Menggunakan IT untuk meningkatkan pe-layanan kepada masyarakat dengan mem-perbesar pelayanan melalui Internet. Cara yang paling mudah adalah membuat homepage (website) untuk institusi pe-merintahan. Banyak tempat yang menye-diakan homepage secara gratis. Selain itu program-program komputer untuk memu-dahkan membuat homepage sudah banyak tersedia. Demikian murahnya dan mudahnya membuat sebuah homepage sehingga tidak alasan sebuah institusi pemerintah, untuk tidak memiliki home-page. Memiliki homepage hampir dapat disamakan dengan memiliki telepon dan fax dalam bisnis, yaitu menjadi kompo-nen yang sangat esensial.

3.      Kualitas Pelayanan

Yang paling dituntut publik saat ini adalah masalah kualitas pelayanan dari kantor-kantor Pemerintah. Dengan meng-gunakan IT, aparatur pemerintah lebih mudah dalam mencari informasi yang dapat membantu meningkatkan produk-nya. Salah satu contoh adalah menggu-nakan search engine untuk melihat paten yang sudah atau hampir habis masanya, atau menggunakan email untuk menghubungi pakar untuk tukar informasi atau konsultasi. Hal ini sangat bermanfaat bila konsultan tersebut secara fisik berlokasi jauh, sehingga mahal untuk mendatangkan atau mendatangi konsultan tersebut.

4.      Meningkatkan Kinerja

IT dapat untuk meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Sebagai contoh, LAN atau Intranet dapat dipasang di institusi pemerintahan untuk memper-cepat proses pertukaran informasi dalam bentuk email, file sharring. Institusi pemerintah pun juga memerlukan IT. Inisiatif Telematika Indonesia dalam bentuk email terbuka RI-Net merupakan salah satu contoh penggunaan IT di instansi pemerintah.

5.      Tenaga Kerja IT

Menghasilkan tenaga kerja yang terampil di bidang IT. Tenaga kerja ini dapat diekspor ke luar negeri yang masih membutuhkan SDM-SDM yang terampil di bidang IT.

Peran Teknologi Informasi di Pemerintahan

Dalam kehidupan dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomuni-kasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Khusus bagi pemerintahan, penciptaan sistem kerja atau tata kerja dengan sistem e-goverment sudah menjadi suatu kebu-tuhan. E-government mengacu pada peng-gunaan teknologi informasi oleh pemerin-tahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Dapat merupa-kan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat mening-katkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubu-ngan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain:

1.      Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.      Peningkatan hubungan antara pemerin-tah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transpa-ransi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.      Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya teknologi informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah seperti jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.

4.      Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi peme-rintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemua-nya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparaturnya. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan infor-masi,terutama berkaitan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor peme-rintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pem-bangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerin-tah dengan pihak pengguna lainnya.

3.     Kesimpulan

Pemanfaatan IT sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari seperti memudahkan dalam informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, sebagai sarana promosi, dan mengurangi pengangguran, manfaat IT dalam organisasi seperti Fungsi Operasional, Fungsi Monitoring and Control, Fungsi Planning and Decision, Fungsi Communication, Fungsi Interorganisational, manfaat IT dalam kebutuhan bisnis yaitu munculnya peluang bisnis, memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, dan manfaat IT dalam Pemerintah yaitu menghasilkan produk atau servis IT, IT untuk pelayanan, kualitas pelayanan, meningkatkan Kinerja, dan tenga kinerja IT.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.stie.ptkbAceh.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=102:ami&catid=41:arti&Itemid=59

http://pustaka-teknologi.blogspot.co.id/2015/12/kegunaan-manfaat-teknologi-informasi-dalam-kehidupan.html

http://manfaat-it.blogspot.co.id/2013/11/manfaat-it-dalam-bidang-bisnis.html

http://manfaat-it.blogspot.co.id/2013/12/manfaat-it-dalam-kehidupan-sehari-hari.html